MAJENE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal ikan di Sabah Malaysia.
Dihadapan para Dirjen di Kementerian, Bupati Majene Lukman menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk warga Majene yang tengah mengadu nasib di luar negeri sebagai nelayan yang kondisinya ingin pulang dari Malaysia, namun terkendala pekerjaan yang akan dilakukan setibanya di kampung halaman.
“Pada 2016 lalu, saya menjadi saksi bagaimana pihak Kemenlu telah menyelamatkan 2 orang warga Majene yang disandera pihak Abu Sayap, namun kedua orang ini hanya bertahan selama setahun saja dan kembali lagi merantau di Malaysia. Yang akan kami lakukan adalah agar tidak ada lagi warga kami mengalami hal serupa,” terang Lukman dalam rakor di The Hermitage Menteng Jakarta, Rabu 7 April.
Ia berharap, agar ada sosialisasi dari pihak Kemenlu serta memfasilitasi Pemda untuk dapat bertemu warga Majene di luar negeri, untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan. Selain itu, Lukman juga menyampaikan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu dalam hal sarana perikanan dan kelautan semisal pengadaan kapal atau pengadaan penunjang rumput laut.
“Permintaan bantuan penunjang rumput laut ini, supaya tidak ada lagi warga Majene yang berkeinginan bekerja secara ilegal keluar Negeri, karena rata rata warga kami yang keluar negeri mencari kerja secara ilegal adalah nelayan,” ungkapnya.
Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Judha Nugraha mengapresiasi kehadiran Bupati Majene, sekaligus memanfaatkan momentum dua hari yang lalu dimana Kemenlu kembali membebaskan sandera WNI sekaligus menyampaikan langkah strategis pencegahannya.
“Pihak Kemenlu menjembatani keinginan dan program yang disampaikan bupati, termasuk melakukan kunjungan ke Majene,” ujarnya.
Ia berpesan, kepada masyarakat Majene yang memiliki hasrat bekerja di luar negeri, agar mengikuti program yang prosedural, legal dan sudah diatur Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan. “Jangan coba-coba pekerjaan non procedural karena resiko yang tinggi dan membawa nyawa,” jelasnya.
Turut hadir, Bupati Buton, Wakil Walikota Bau Bau, Wakil Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Selayar, Pejabat Eselon I Kementerian dan Lembaga lainnya. Rakor dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, dimana semua peserta wajib di Swab Antigen sebelum masuk ke ruangan.
Disepakati untuk memperkuat pengamanan, kehati-hatian nelayan, ekonomi alternatif, serta peran Pemda yang diharapkan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Layanan Terpadu, Mengawasi Kualitas LPK, Edukasi dan Sosialisasi.
Komentar