sulbar.siberindo.co – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) terus memperkuat tata kelola komunikasi publik melalui pembentukan dan penguatan kapasitas Humas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang cepat, terbuka, dan terpercaya, sekaligus memperkuat citra positif pemerintah di tengah pesatnya perkembangan arus informasi digital, Rabu (01/07/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh Admin dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bagian dari upaya membangun jejaring komunikasi publik yang terintegrasi. Para peserta dipersiapkan menjadi Humas PPID sekaligus corong informasi di perangkat daerah masing-masing dengan kemampuan mengelola data dan informasi, menyusun narasi yang informatif, serta memproduksi berita dan konten publik yang menarik, berkualitas, dan mudah dipahami masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Rudy Rinaldy, mengatakan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.
“Di era digital, setiap OPD tidak cukup hanya melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga harus mampu menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat. Melalui penguatan Humas PPID, kita ingin membangun SDM komunikasi yang memiliki kemampuan mengelola data, menyusun berita, dan menghasilkan konten yang berkualitas sehingga informasi pemerintah dapat tersampaikan secara utuh dan dipercaya masyarakat,” harapnya.
Rudy menambahkan, Humas PPID memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pimpinan, perangkat daerah, dan masyarakat. Selain memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi, Humas PPID juga dituntut mampu mendeteksi isu sejak dini, membangun koordinasi dengan seluruh bidang, serta menghadirkan komunikasi publik yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
“Komunikasi publik yang baik hanya dapat terwujud apabila seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dalam menyampaikan informasi yang benar, terbuka, dan tepat waktu. Karena itu, peserta yang hadir hari ini diharapkan menjadi garda terdepan sekaligus wajah pemerintah di perangkat daerah masing-masing dalam memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Medi, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, terutama ketika muncul isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Melalui penguatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap setiap OPD memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya memahami pengelolaan informasi publik, tetapi juga mampu mengolah data menjadi informasi yang bernilai, menyajikannya dalam bentuk berita maupun konten digital, serta memanfaatkan berbagai media komunikasi resmi pemerintah secara efektif.
Dengan terbentuknya jejaring Humas PPID yang profesional di seluruh OPD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis kualitas komunikasi publik akan semakin baik sehingga mampu meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
