SULBAR.SIBERINDO.CO – Dua provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Elements (REE), yakni Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Di Sulbar, kandungan bahan LTJ terdapat di daratan dan perut bumi Desa Takandeang (Kecamatan Tapalang), Desa Botteng (Kecamatan Simboro), dan Desa Pasa’bu (Kecamatan Tapalang Barat). Potensi LTJ di tiga titik sentral di Kabupaten Mamuju tersebut luasannya sekitar 5,8 ribu hektar.
Hal penting mengapa logam tanah jarang dibutuhkan dunia karena mengandung magnet permanen berperforma tinggi, dan ini menjadi komponen vital untuk kendaraan motor listrik (EV) dan generator turbin angin.
Beberapa catatan material tanah jarang sangat dibutuhkan industri dunia dan domestik:
Neodymium untuk keperluan motor penggerak mobil listrik, hard disk komputet, speaker telepon pintar, dan turbin angin.
Praseodymium untuk pembuatan magnet super kuat, industri kaca pelindung , dan mesin jet pesawat terbang.
Dysprosium untuk motor mobil listrik berperforma tinggi, generator turbin angin lepas pantai, serta sistem pertahanan militer (rudal dan jet tempur).
Terbium untuk kebutuhan sensor canggih, lampu LED hemat energi, layar motor datar, dan komponen lain kendaraan listrik.
Empat hal unsur di atas, dari catatan berbagai sumber, potensi kegunaan logam tanah jarang cukup banyak dan itu menjadi desakan kebutuhan hampir semua negara di dunia, terutama bagi negara-negara industri maju.
Dari itulah maka PT Perusahaan Mineral Nasional (persero) atau Perminas datang ke Mamuju dengan hasrat ingin mengelola tambang Logam Tanah Jarang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Aktifitas awal rencana pengelolaan tambang LTJ di tiga titik perbukitan daratan di tiga kecamatan yang disebut di atas, berupa sosialisasi program agenda penambangan atau eksplorasi.
Namun aktifitas awal PT Perminas yang berbasis di Jakarta ini ditolak oleh komponen masyarakat di daerah calon tambang LTJ tersebut, seperti kawasan Botteng, Mamuju. Ekspresi nyata penolakan tersebut bukan sekali ini.
Komponen masyarakat Botteng beraliansi dalam kelompok yang disebut Komunitas Pemuda dan Masyarakat Adat Botteng (KPMA), ada juga Pemuda Lingkar Tambang Botteng (PLTB). Dua komponen ini menegaskan sikap menolak proses eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang akan dikerjakan oleh PT Perminas di wilayah di tiga titik potensial tambang LTJ dimaksud dalam wilayah Mamuju.
Gerakan penolakan ini disampaikan secara kompak bersamaan dengan agenda sosialisasi oleh Perminas di Lapangan Desa Botteng Utara, Jumat, 4 September 2026.
Ratusan warga bersama pemuda Botteng mendatangi lokasi sosialisasi dan menyampaikan secara terbuka sikap penolakan terhadap segala bentuk rencana kegiatan pertambangan di wilayah mereka.
Massa menegaskan bahwa Botteng bukan sekadar hamparan tanah yang dapat dinilai berdasarkan potensi mineral yang terkandung di dalamnya. Botteng adalah ruang hidup masyarakat, tempat kebun dan sumber penghidupan berada, serta wilayah yang memiliki sejarah, nilai sosial, budaya dan hubungan antargenerasi yang harus dijaga.
Hal itu disampaikan tegas oleh pemuda Defri, koordinator lapangan dalam aksi mereka.
“Sikap kami jelas, menolak segala bentuk rencana pertambangan di Botteng. Kami tidak ingin tanah, kebun, sumber air dan ruang hidup masyarakat dipertaruhkan untuk kepentingan pertambangan. Botteng adalah rumah kami dan masa depan anak cucu kami,” tegas Defri dalam orasinya.
Defri, atas nama KPMA dan PLTB, menyatakan akan melawan segala tindakan tekanan psikis dan fisik oleh pihak-pihak manapun, termasuk yang dilakukan oknum aparat Negata misalnya, terkait memukuskan agenda pertambangan di wilayah komunal masyarakat beradab yang sudah ada secara turun-temurun.
Sementara itu, Aidil dab Gerson, juga atas nama komponen pemuda Botteng menyatakan bahwa generasi muda Botteng mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga tanah dan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Berbilang masa kehidupan warga Botteng dan sekitarnya tumbuh secara normal dari harmoni kebersamaan alam sebagai Anugerah TUHAN yang tak berkesudahan.
Upaya konfirmasi kepada Pemprov Sulawesi Barat, baik eksekutif maupun legislatif, namun belum ada respon dari pihak mereka.
SARMAN SAHUDING
