SULBAR.SIBERINDO.CO – Pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, adalah harapan besar ketika Rumah Sakit (RS) Kondosapata benar-benar mulai diwujudkan di daerah yang memekarkan diri pada tahun 2002 lalu.
Selama 23 tahun lebih menjadi daerah otonomi baru (DOB) masyarakat belum menikmati pelayanan kesehatan secara maksimal. Justru sebaliknya, masyarakat di pegunungan Provinsi Sulawesi Barat ini justru masih melakukan pengobatan di daerah pantai, terutama RS yang ada di daerah bekas induknya, yakni Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
RS Hajjah Andi Depu Polewali, rumah sakit rujukan tipe A milik Pemkab Polman, salah satu rumah sakit paling besar tujuan pengobatan masyarakat Kabupaten Mamasa berpuluh-puluh tahun lamanya.
Pembangunan RS Kondosapata Mamasa dengan alokasi anggaran Rp126 miliar yang bersumber dari APBN telah dimulai sejak Mei 2026. Pembangunan ini salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kabupaten Mamasa tentu layak bersyukur proyek ini benar-benar nyata dimulai tahun ini. Upaya Pemkab Mamasa sejak tahun 2024 mendatangkan APBN di bidang kesehatan adalah dambaan semua warga bahkan jauh sebelum daerah ini berdiri sendiri jadi kabupaten.
Di tengah pembangunan fisik RS Kondosapata, sejumlah pihak menunjukkan apresiasinya. Elemen Himpunan Aktivis Mamasa (HAM) misalnya, berharap pembangunan RSUD Kondosapata dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan nonteknis yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.
Koordinator HAM Taufik Rama Wijaya mengatakan, seluruh pihak seharusnya memberikan dukungan pembangunan RS Kondosapata agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana pembangunan RS Kondosapata dapat berjalan lancar, baik dan sesuai target. Jangan sampai proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat justru terganggu oleh persoalan-persoalan nonteknis,” ujar Rama Wijaya, Kamis (27/08/2026).
Menurutnya, kehadiran RSUD Kondosapata merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kabupaten Mamasa. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu menciptakan suasana kondusif sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Rama juga meminta Pemkab Mamasa melalui Bupati Mamasa untuk mengambil peran aktif dalam memastikan seluruh proses administrasi maupun koordinasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.
“Pemda harus bisa menciptakan kondisi yang kondusif. Kalau ada persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, segera difasilitasi dan diselesaikan. Kita jangan sampai kehilangan kesempatan mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hanya karena proyek ini terganggu persoalan di lapangan,” katanya.
DPRD Kabupaten Mamasa Mesti Fokus Fungsi Pengawasan
Terkait Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kabupaten Mamasa bersama kontraktor pembangunan RSUD Kondosapata, Rama Wijaya meminta lembaga legislatif tetap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan tidak masuk terlalu jauh ke dalam ranah pelaksanaan proyek.
Menurut dia, pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku. Namun, pengawasan tersebut hendaknya tidak berubah menjadi intervensi yang justru dapat menghambat pekerjaan kontraktor.
“Kami mendukung DPRD melakukan pengawasan. Tetapi pengawasan harus objektif, berdasarkan data dan dokumen. Jangan sampai fungsi pengawasan justru menjadi gangguan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan,” tegas Rama.
Rama bahkan meminta DPRD Mamasa memberikan klarifikasi secara terbuka apabila benar terdapat oknum anggota DPRD yang berupaya masuk dalam penyediaan barang atau jasa pada proyek tersebut.
Ia menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya oknum dewan Mamasa yang meminta keterlibatan pengadaan atau penyediaan kebutuhan proyek, termasuk permintaan anggaran kepada pihak kontraktor dengan alasan kegiatan perayaan 17 Agustus.
“Kalau informasi itu benar, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada kepentingan pribadi atau kelompok yang kemudian dibungkus dengan kepentingan kelembagaan. Kami meminta DPRD Mamasa menjelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan prasangka,” ujarnya.
Rama menegaskan, tudingan tersebut merupakan informasi yang perlu diklarifikasi dan tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan sebelum terdapat bukti atau penjelasan dari pihak-pihak yang disebut.
Jangan Sampai Mamasa Kehilangan Kepercayaan Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Rama mengingatkan bahwa pembangunan RSUD Kondosapata harus dipandang sebagai kesempatan besar bagi Kabupaten Mamasa untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan rumah sakit tersebut dapat menjadi modal penting bagi Mamasa untuk memperoleh dukungan pembangunan lainnya pada masa mendatang.
“Bagaimana kita menjamu tamu dengan baik, bagaimana kita menunjukkan bahwa Mamasa siap menerima dan menyelesaikan program pemerintah pusat. Kalau proyek ini berhasil, selesai tepat waktu dan memberikan manfaat, tentu akan menjadi catatan positif bagi Kabupaten Mamasa,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, DPRD, aparat, tokoh masyarakat, pemuda maupun masyarakat umum, dapat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.
Rama juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi terkait pembangunan RSUD Kondosapata.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan melalui mekanisme yang benar. Kalau ada persoalan teknis, biarkan tenaga teknis yang menguji. Tetapi jangan sampai persoalan yang belum jelas kemudian menghambat pembangunan rumah sakit yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Himpunan Aktivis Mamasa, lanjut Rama, pada prinsipnya mendukung pengawasan terhadap proyek tersebut. Namun pengawasan harus dilakukan secara transparan, profesional dan berdasarkan kepentingan masyarakat.
“Yang kami inginkan sederhana: RSUD Kondosapata selesai, kualitasnya baik, sesuai standar, dan segera bisa digunakan masyarakat Mamasa. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menjadi korban karena proyek yang seharusnya menjadi solusi justru terhambat oleh kepentingan-kepentingan lain,” pungkas Rama.
HAM berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga Kabupaten Mamasa segera memiliki rumah sakit yang representatif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Mamasa.
SARMAN SAHUDING
