MAMUJU – Realisasi serapan OPD lingkup Pemprov Sulbar memasuki triwulan III masih minim. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menekankan agar seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov tidak lagi meninggalkan Sulbar.
Itu disampaikan setelah melakukan rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 4 Juli 2022.
Dalam pertemuan tersebut, ternyata ada beberapa OPD berada di luar daerah. Dengan kondisi ini Akmal Malik jadi geram. Ia menekankan tidak ada lagi OPD yang keluar daerah tanpa izin dirinya.
“Silahkan keluar tetapi ketika anda minta pertanggungjawaban sama saya, saya tidak akan berikan,”tandas Akmal
Dirjen Otda itu juga telah memerintahkan pelaksana harian Sekretaris Dareh Provinsi Sulbar, Khaeruddin Anas untuk membuat surat edaran agar tidak ada lagi OPD berkegiatan diluar daerah tanpa izin Penjabat Gubernur.
Asisten II bidang Ekbang, Khaeruddin Anas saat dikonfirmasi hal tersebut menyampaikan, banyak OPD lagi keluar daerah.
“Hari ini saya diperintahkan bikin surat edaran tidak ada lagi kepala OPD yang boleh meninggalkan Sulbar, tanpa seizin pak gubernur,” katanya.
Ia menegaskan jika hal itu masih ditemukan maka dirinya akan menindak tegas OPD, dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanan.
“Kalau masih ada yang pergi maka pak gubernur tidak akan bayarkan. Tadi meminta ke BPKPD untuk jangan dicairkan kecuali dia tanggung dan bayar sendiri perjalanan dinasnya tanpa seizin Gubenur,” jelasnya.
Hal itu dilakukan agar serapan anggaran di daerah ini bisa lebih maksimal. Sebab relaisasi anggaran memasuki triwulan III masih sangat rendah. (es)
