POLMAN- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja sesuai peran dan fungsi masing-masing, serta ikut berkontribusi dalam upaya memajukan pembangunan di Sulbar.
Hal tersebut disampaikan Gubernur, saat menggelar rapat tentang upaya penanganan banjir, yang berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (09/03) kemarin.
“Tentu kita mau Sulbar yang kita cintai ini bisa maju. Maka dari itu saya berharap agar orang-orang kita di Sulbar ini bisa bekerja untuk daerahnya. Kerja jangan hanya di mulut saja, tapi ada aksi di lapangan. Kita boleh berfikir untuk masa depan dan kebahagiaan anak cucu kita nantinya, tapi dengan tidak merusak tatanan hidup yang lain,” kata Ali Baal melalui rilis yang diterima Paceko.com grup Siberindo.co, Rabu (10/03/2021).
Olehnya itu, Ali Baal berharap, para Kepala OPD mampu berinovasi dan aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Pada kesempatan sama, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Muhammad Aksan mengatakan, pada kondisi seperti sekarang, Sulbar harus peka terhadap bencana, dengan menghitung faktor keberlanjutan lingkungan, memelihara hutan dan mengembangkan infrastrutur yang ramah lingkungan.
“Ini untuk mengingatkan kita semua, bahwa pada saat ini kita membuat konstruksi, sudah harus menghitung semuanya, dampak-dampak yang akan terjadi,“ ungkap Aksan.
Terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Sulbar, Aksan mengatakan, regulasi itu akan dihapus dan akan diganti menjadi persetujuan bangunan gedung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah menyampaikan, masalah penanganan Banjir harus dihadapi secara terintegrasi, terpadu serta bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan terkait.
“Kegiatan kami pada Dinas Kehutanan, paling tidak untuk bisa mencegah, melindungi dan merawat hutan agar tidak banjir. Tetapi bukan hanya kehutanan yang satu-satunya merawat di situ, karena hutan juga sangat dibutuhkan hasilnya di masyarakat. Jadi kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atau siapa saja yang akan mengelola hutan itu, yang tentunya dikelola dengan baik tanpa perlu merubah fungsi, dan masih pada prinsip pelestarian hutannya,” imbuhnya.
Kurangnya petugas lapangan, diakui Hamzah menjadi salah satu kendala yang dialami Dinas Kehutanan.
“Kita kekurangan petugas lapangan, seperti polisi hutan yang bertugas berpatroli dan memberikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat, agar tidak melakukan aktifitas yang tidak berizin,“ tutupnya. (thaya/sur)
Komentar