MAMUJU, Siberindo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulbar, terkesan mengabaikan pesan dari gubernur terkait penyaluran bantuan gempa bagi para pengungsi di Mamuju.
Bahkan para pengungsi yang hendak meminta kebutuhan sembako dipersulit. Pengungsi disuruh melapor dulu ke BPBD kabupaten kemudian ditembusi ke BPBD provinsi.
“Tolong datanya posko disampaikan ke BPBD kabupaten dan tembusi ke propinsi,” kata Kepala BPBD Sulbar Darno, Selasa malam (19/1/2021).
Sangat ruwet aturan yang diberlakukan dalam kondisi bencana gempa Sulbar, sedangkan kebutuhan mendasar pengungsi sangat penting.
Sementara Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meminta semua OPDnya agar penyaluran bantuan sembako tepat guna dan merata pada setiap posko dan memastikan masyarakatnya tidak kesulitan mendapatkan sembako.
“Piasa’bar tau angganan’ to malaq’biu (Mohon mari kita bersabar), saya minta maaf kalau banyak kekurangan, sebagai gubernur saya akan tetap hadir memastikan pengungsi, rakyat saya tidak kesulitan,” kata ABM yang tak mampu menahan tangis.
Namun instruksi orang nomor satu di Provinsi Sulbar itu terkesan diabaikan oleh BPBD Sulbar.
Sementara ada beberapa posko hingga hari keenam pasca gempa M6,2 belum menerima bantuan sembako. Bahkan perwakilan dari posko Simbuang jalur rumah sakit regional mencoba meminta bantuan ke BPBD namun sembako tersebut dinyatakan habis.
“Maaf pak sembako sudah habis terbagi sisa beberapa dos air mineral,” kata Kepala Bidang BPBD Rahmat Barawaja saat dihubungi via seluler, Senin malam (18/1/2021).
Junaedi mengatakan, selama enam hari pasca gempa poskonya yang dihuni sembilan kepala keluarga dengan lima tenda tanpa terpal tidak pernah mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah.
“Sudah enam hari posko kami tidak pernah mendapatkan bantuan logistik dari pemerintah,” bebernya.
Sementara kebutuhan di pengungsian, kata Junaedi sangat banyak, seperti tenda yang layak, terpal, makanan instan, air minum, air bersih, keperluan bayi dan wanita serta lainnya.
Beruntungnya tambah Junaedi hadirnya tim relawan yang bisa membantu sedikit kebutuhan hidup. Sementara bantuan pemerintah hingga kini nihil.
Junaedi mengatakan, di poskonya ada beberapa anak bayi dan anak-anak kecil termasuk lansia yang kesemuanya itu butuh sentuhan.
Junaedi menilai tidak adanya sinkronisasi antara gubernur dan BPBD terkait penyaluran logistik ke pengungsi.
“Sepertinya antara gubernur dan OPD (BNPBD) tidak sinkron,” ujarnya.
Bahkan Junaedi menyesalkan perhatian dari pihak pemerintah yang terkesan mengabaikan kebutuhan pengungsi di wilayahnya.
Junaedi juga mempertanyakan habisnya
logistik. Padahal, kata dia bantuan dari pemerintah pusat ditambah bantuan dari pemerintah Sulsel dan tim-tim relawan dikemanakan.
Junaedi meminta kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar untuk mengevaluasi para kepala OPDnya yang tidak mengikuti intruksi gubernur.
“Saya minta pak ABM evaluasi kepala OPD yang tidak sejalan aturan pemerintah,” pungkasnya.
Disisi lain, BPBD Sulbar juga memperlakukan pengungsi tidak wajar. Adanya pengungsi yang meminta terpal namun mendapatkan jawaban yang tidak elok.
Seorang pengungsi Musraho menyebut ada masyarakat meminta terpal di kantor BPBD Sulbar justru mendapatkan kalimat yang tak pantas dari oknum pejabat di BPBD tersebut.
“Maaf dek BPBD bukan urusan logistik, tetapi urusan orang hilang,” kata Musraho mengikuti perkataan oknum tersebut. (Tim/Fakta79.Net)
Komentar