MATENG – Anak adalah modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang dan juga merupakan generasi penerus bangsa.
Untuk mewujudkan generasi handal dibutuhkan pembentukan karakter anak sejak di masa keemasannya. Dan salah satu program dalam memberikan hak hidup layak bagi anak adalah program Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA memiliki 2 ruang lingkup yaitu ruang lingkup tumbuh kembang anak dan ruang lingkup perlindungan anak.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi KLA 2021 yang berlangsung di ruang pola kantor bupati Mamuju Tengah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat dan puluhan gugus tugas dari berbagai unsur.
Kepala DP3P2KB, Djamila Haruna mengatakan penting melakukan evaluasi mengingat hingga hari ini belum ada kabupaten di Sulawesi Barat meraih predikat.
“Evaluasi yang kita laksanakan hari ini merupakan bagian dari keseriusan kami di DP3AP2KB Sulawesi Barat. Besar harapan di tahun ini ada kabupaten yang bisa pecah telur atau meraih predikat Pratama,” ujar Djamila.
KLA merupakan suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.
Ketua TP PKK Sulawesi Barat, Andi Ruskati Ali Baal mengatakan dalam membentuk karakter anak gunakan cara mendidik yang lembut.
“Kepada para orangtua saya berpesan, jangan pernah berlaku kasar kepada anak. Mendidik anak harus dengan lembut, ajari mereka dengan kasih sayang. Bimbing ke jalan Allaah untuk menjadi anak yang berguna buat agama, bangsa dan negara,” pesan Andi Ruskati.
Sekretaris daerah kabupaten Mamuju tengah, Askari Anwar dalam sambutannya mengatakan akan mendukung tercapainya kabupaten layak anak untuk kabupaten Mamuju Tengah.
“KLA ini merupakan wadah membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya pemenuhan hak-hak anak. Dan tentunya dibutuhkan sinergitas antar pihak agar kabupaten layak anak dapat diraih,” ucap Askari.
KLA bertujuan untuk membangun insiatif pemerintah kabupaten/ kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam pemenuhan hak anak. (fa/red).
Komentar