Siberindo.co, Mamuju – Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) berkerjasama Asosiasi Media Siber Indonesia ( AMSI ) wilayah Sulawesi Barat menggelar Workshop Election Reporting dengan tema “Pilkada Mamuju Macoa” di Almira Cafe, Selasa, 21 Juli 2020.
Menurut Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang, KPU dan Pers memiliki jiwa yang sama dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas. Yakni independent dan profesionalisme
Sebab keduanya, sebut Hamdan sama-sama punya kode etik dalam menjalankan tugas demi suksesnya demokrasi seperti pilkada.
“Dalam konteks pemberitaan harus berimbang tidak provokatif. Serta tidak partisan,” ujar komisioner KPUD Mamuju.
Hamdan lebih menekankan pada independensi dan profesionalisme pers dalam meliput pilkada.
Edukasi politik kepada publik amatlah penting di suarakan oleh media massa. Serta menekan terjadinya konflik kepentingan.
Hamdan menyebut edukasi politik itu misalnya bagaimana partisipasi pemilih, data pemilih dan proses pilkada sebelum dan sesudah.
“Publik harus memahami itu, serta transparansi penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Senada, Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin mengatakan bahwa peran media massa memiliki andil besar yang tidak dipunyai stekholder yang lain.
Sehingga, katanya produk jurnalistik yang berkualitas sangat penting ditengah pesta demokrasi, seperti pilkada serentak 2020.
Rusdin mengatakan Bawaslu memiliki tugas mengawasi lalulintas informasi di media sosial. Terutama akun-akun ASN yang dinilai tidak independent. Sedangkan masalah media massa akan diserahkan ke Dewan Pers.
Begitu juga pandapangan Mantan Komisioner KIP Sulbar Doktor Rahmat Idrus, bahwa pentingnya seorang wartawan memiliki data.
Ketua Dewan Pengawas AMSI ini menyebut kompetensi wartawan dalam memanfaatkan data menjadi hal subtansi agar produk jurnalistik yang dilahirkan betul-betul akurat.
“Ini penting wartawan untuk menggali informasi. Mulai saat proses hingga perhitungan suara,” kata Rahmat Idrus.
Sementara, Ketua AMSI wilayah Sulawesi, Upi Asmaradhana menjelaskan bahwa demokrasi dan kemerdekaan pers satu kesatuan yang saling melengkapi
Upi menyebut kemerdekaan pers adalah hak masyarakat yang dititip ke media.
Karena itu, kata Upi pers dituntut untuk independen dan keberimbangan dalam mengelola produk jurnalistik.
“Memberi ruang dan porsi yang sama kepada masing-masing calon peserta pilkada,” ujarnya.
Kepentingan publik menurut dia mutlak disuarakan oleh pers atau media massa.
Upi menilai, barometer independensi seorang wartawan dalam meliput pilkada dapat dilihat dari karya-karya jurnalistiknya.
“Nanti kan akan ketahuan, apakah independen atau tidak dari beritanya,” katanya.
Dalam peliputan pilkada, media atau wartawan dapat mengedukasi publik soal pemilu.
Misalnya soal pemutahiran data pemilu, rekam jejak calon, penghitungan suara, pelanggaran pemilu, proses pemilu atau evaluasi.
Dari semua bekal dan cara media massa dalam peliputan soal pilkada. Semua itu berujung soal pentingnya seorang wartawan memahami UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ditambah lagi kode etik prilaku. (Salim/Fakta79.Net)
Komentar