SULBAR.SIBERINDO.CO – Hidup adalah Ibadah. Hidup adalah belajar. Hidup adalah bekerja. Itulah wujud hakekat manusia sebagai Hamba Tuhan di muka bumi ini. Soal jabatan yang diemban seseorang, tak adalah bonus semata.
Disebut bonus sebab tak semua orang memiliki kesempatan yang sama, memiliki peluang dan ruang menjadi pejabat publik. Seperti halnya Dr. H. Askary, S.Sos, M.Si saat ini: Wakil Bupati Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
Pengabdian awal Haji Askary adalah Aparat Sipil Negara (ASN) dengan posisi dan pangkat tinggi sebagai Sekda Kabupaten Mamuju Tengah. Tapi Tuhan berkehendak untuknya, ia digeser di luar tugas rutin birokrasi dan pemerintahan, ia sudah mulai masuk ranah politik, publik dan tentu pula tak ketinggalan birokrasi dan pemerintahan.
Menjadi wakil bupati, menjadi pendamping sehari-hari Bupati Mamuju Tengah selama satu periode (5 tahun) tentu bukanpah dambaannya, mungkin pula bukan impiannya. Pensiun dari jabatan tinggi level sekda itu sudah lebih dari cukup, jabatan mentereng yang tak semua birokrat karir berkesempatan menempati posisi itu.
Sadar semua itu, dari latar belakangnya sebagai anak pendidik, lalu menekuri pendidikan formal selama di birokrasi, adalah panggilan semacam Sunnatullah bagi Haji Askary. Lelaki kelahiran Budong-Budong, Mamuju Tengah, 55 tahun silam ini, menggenali predikat dan disiplin keilmuannya hingga ke level Doktoral (S3). Ganjaran gelar akademik yang direngkuhnya di Universitas Hasanuddin (UNHAS).
Hal demikian tidak menyurutkan minat dan langkahnya untuk terus mengejar ilmu pengetahuan, selain akan berdampak pada dirinya juga tentu diniatkan untuk kabupaten yang sedang dipimpinnya bersama Dr. H. Arsal Aras — Bupati Mamuju Tengah.
Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Selasa, 17 Novermber 2026, Wakil Bupati Mamuju Tengah Dr. Askary mengikuti Seminar Nasional bertema Sound Governance di Era Disrupsi. Seminar ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya (FIPB) Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) kerjasama Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI).
Dr. Askary coba menerjemahkan tema itu dengan menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di era disrupsi harus bergerak melampaui pendekatan administratif menuju tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Menurut Haji Askary, Sound Governance melengkapi paradigma Good Goverment. Dalam pemaparannya yang bertajuk “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, dan Berintegritas di Era Disrupsi”.
Askary kemudian mengidentifikasi terdapat 5 tantangan utama penyelenggaraan pemerintahan, yakni: perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, kompleksitas persoalan publik, keterbatasan sumberdaya, serta tuntutan akuntabilitas.
Maka dengan itu, menutut Askary, menempatkan Sound Governance sebagai pendekatan yang mengintegrasikan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, keadilan, integritas, dan kolaborasi dalam seluruh siklus pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksabaan, pelayanan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
Askary juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi ASN, penerapan sistem merit, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan internal, serta perubahan budaya kerja yang berorientasi pelayanan Rakyat.
Kerangka yang dipaparkan oleh Dr. Askary bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kepatuhan administratif, tetapi harus tercermin dalam kemampuan pemerintah merespon kebutuhan masyarajat secara cepat, tepat, dan efektif.
Dalam gagasan dan itikatnya, Askary menjelaskan, transfirmasi tersebut juga membutuhkan perubahan pola pikir aparatur (ASN) agar birokrasi semakin profesional, adaktif, dan berintegritas.
“Intinya, Sound Governance harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Dr. H. Askary di Palembang pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam posisinya selaku unsut pimpinan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, maka implementasi inovasi digital bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di antaranya, GEO PASTI PBB P2 untuk pengelolaan informasi geospasial pajak; Silincah untuk penerimaan data pajak daerah; SIGAP RLTH untuk pendataan rumah tidak layak huni; SIJAGA untuk pengelolaan informasi infrastruktur; serta SINKAMA untuk sistem kebencanaan.
Askary juga menyampaikan di tengah 200 peserta — anggota ADIPSI dari wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbangsel) meliputi Sumsel, Lampung dan Jambi, serta civitas akademika UIGM Pelembang dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIGM — bahwa Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, telah meraih predikat sangat inovatif dengan skor indeks inovasi daerah sebesar 90,40.
Askary juga menyampaikan capaian pembangunan antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen, penurunan angka kemiskinan dari 7,72 menjadi 7,22 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 68, 53 menjadi 69,17, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 31,06 persen.
Askary turut menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan daerah. Sinergi tersebut tercermin melalui berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, antara lain Beasiswa KUAAT dan Gerakan TAKI SOLA untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 54 desa, penguatan pelayanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM.
Pihaknya juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, terutama keterbatasan fiskal, pemerataan infrastruktur, dan pemenuhan akses air bersih yang membutuhkan penguatan inovasi, optimalisasi sumber daya, dan kerja sama lintas sektor.
Dalam pemaparannya di seminar nasional itu, Askary menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata diukur dari tertibnya administrasi maupun kemajuan digitalisasi birokrasi, melainkan dari kualitas kebijakan dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintahan yang baik bukan sekadar pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi, tetapi pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Askary.
Muara besar dari niat baik, kerja keras kita bersama adalah penerapan sound governance sebagai fondasi pembangunan pemerintahan daerah yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
SARMAN SAHUDING










