MAJENE – Meski Pemerintah mengeluarkan larangan mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun sebagian penduduk tetap saja membandel.
Terbukti, sekitar 1,1 persen penduduk Indonesia melakukan mudik. “Kita berharap kasus Covid-19 tidak sampai sebesar pada tahun lalu, karena sudah terjadi penurunan kasus aktif pada Februari kemarin turun sampai 48 persen,” ungkap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam virtual meeting bersama Bupati Majene Lukman Nurman, di ruang Rapat Bupati Majene, Senin (17/05/2021).
Jokowi menekankan, agar tetap berhati-hati pada gelombang dua dan tiga. “Di negara tetangga kita sudah mulai melonjak drastis dan kasus provinsi juga datanya sudah komplit, hati-hati provinsi yang ada di Sumatera. Sementara data yang masuk, terdapat sekitar 1,5 juta orang melakukan mudik lebaran, dalam kurun waktu 6 Mei sampai 17 Mei 2021,” terang Jokowi didampingi Wakil Presiden RI, Mendagri, Sekretaris Kabinet dan Menteri Kesehatan RI.
Diungkapkan, terdapat 15 provinsi mengalami kenaikan kasus Covid-19, diantaranya Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Babel, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Malut, Kalteng, Sulteng, Sulsel, dan Gorontalo. “Saya harapkan kepada semua Kepala Daerah dan Forkopimda dapat mengetahui semua angka kasus Covid-19, agar tahu apa yang harus dilakukan,” harapnya.
Presiden Jokowi menyebut, pada tempat wisata selama hari lebaran mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 38 persen bahkan 108 persen. “Jadi harap hati-hati, dua minggu kedepan ini semuanya harus hati-hati akibat indeks kenaikan kunjungan tempat wisata. Kepada Gubernur dan Bupati yang daerahnya masih zona merah dan zona orange tempat wisata harus ditutup dulu, yang kuning dan hijau boleh dibuka, tetapi harus dalam penanganan petugas atau Satgas, sehingga protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak boleh lepas tatakelola kita,” tegasnya.
Ia menuturkan, bahwa WHO telah menyampaikan indikator pengendalian covid-19, Pemerintah Pusat dan Daerah harus memperbanyak testing, juga berkaitan dengan tracking, artinya bila terdapat satu orang positif harus dilacak, kontak dengan orang lain lebih dari 15 menit dan jarak minimalnya 1 meter.
“Biar berapa orang harus dilacak untuk diisolasi dan dikarantina. Karena disinilah kelemahan kita pada tracking. Hati-hati mengenai varian baru dari Covid-19, Provinsi mana yang sudah ada B117, B1351 dan B1617, bila sudah ketemu orangnya agar segera diisolasi dan juga kepada yang sempat kontak, mumpung sekarang masih minim yang terkena,” sebut Jokowi.
Untuk Gubernur, Bupati dan Walikota lanjut Jokowi, harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Jangan hanya melihat sisi ekonomi, sisi Covid juga harus diperhatikan, keduanya harus berjalan beriringan,” pintanya.
Sementara, Bupati Majene Lukman Nurman menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua Forkopimda Kabupaten Majene. “Sesuai pernyataan Presiden RI, bahwa kunci dari semuanya adalah adanya satu bahasa dalam Forkopimda dalam hal penanganan masalah Covid-19 di daerah. Saya harap apa yang telah diraih saat ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan, terkait prestasi Majene saat ini yaitu zero kasus Covid-19 atau tetap pada zona hijau,” harap Lukman.
Hadir dalam virtual, Forkopimda Majene yang terdiri dari Ketua DPRD Majene Salmawati, Dandim 1401 Majene Letkol Inf Yudi Rombe, Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji, Kajari Majene Nursurya dan Pj. Sekda Majene Suyuti Marzuki. (***)
Komentar