MAJENE, Saat ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Pusat.
Penunjukan itu, berdasarkan Kepres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Salah satu tugas utama Tim Pelaksana adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting dengan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota serta pemangku kepentingan.
Hal ini, diuraikan Wakil Bupati Majene Arismunandar bersama Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Majene yang tengah mengikuti Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN Pasti) 2021-2024 Provinsi Sulawesi Barat, di D’Maleo dan Convention Mamuju, Jumat (18/03/2022).
Wakil Bupati Majene Arismunandar foto bersama setelah mengikuti sosialisasi RAN Pasti) 2021-2024 Provinsi Sulawesi Barat, di D’Maleo dan Convention Mamuju
_______________________________
Ia berharap, agar penurunan angka stunting di Kabupaten Majene tetap berlanjut dan dapat mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia khususnya di Majene dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
“Kepada semua stakeholder terkait agar selalu bahu membahu menunjang program pemerintah dalam penurunan angka stunting di Majene,” harapnya.
Wakil Bupati juga mengapreseasi kepada semua tim Convergensi Stunting Majene yang terlibat atau Satker 1.000 HPK-TPPS Kabupaten Majene. “Hal ini disebabkan bila melihat hasil data stunting di Majene trendnya semakin menurun dari tahun ketahun, kedepannya akan lebih dimaksimalkan lagi,” pungkas Arismunandar.
Dalam sosialisasi, dibuka secara resmi Gubernur Sulbar diwakili Kepala DP3AP2KB Sulbar, dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Polman serta undangan lainnya. Sementara mendampingi Wakil Bupati Majene, Kepala Bapeda, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, bersama Sekretaris dan Kabid, Perwakilan Dinas PMD, Perwakilan Dinas Kesehatan serta Perwakilan Kemenag Majene. (hafid)
