MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 di Ruang Rapat Penjabat Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022.
Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pada APBD Perubahan 2022 maupun APBD 2023.
Selain itu, melakukan evaluasi atas upaya-upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Organisasi perangkat Daerah (OPD).
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, salah satu persoalan dihadapi OPD terkait SIPD. Namun hal itu secara bertahap dapat diatasi melalui Coaching Clinic oleh Tim SIPD Kemendagri.
Akmal juga menegaskan harus menjadi motivasi bagi OPD Pemprov Sulbar agar lebih aktif dan sigap terhadap setiap persoalan yang menghambat kinerja Pemda.
“Tolonglah OPD lebih bergerak menjemput setiap persoalan yang dihadapi institusi,”ujar Akmal Malik
Menurutnya, dari beberapa persoalan dihadapi, OPD perlu berkoordinasi satu sama lain agar memahami setiap persoalan.
Kedepan Pemprov membutuhkan tim terpadu menangani persoalan-persoalan OPD, misalnya masalah dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan perubahan kelembagaan.
“Kita membutuhkan tim terpadu, ketika ada persoalan tim ini langsung bergerak,” ujar Akmal.
Melalui tim itu, nantinya melakukan pendampingan terhadap OPD secara berkelanjutan.
Dengan begitu juga RKPD yang akan dijalankan 2023, lebih terencana dan terarah. (es)
