MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Secara resmi pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia masuk sebagai negara yang mengalami resesi. Itu setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 sebesar -3,49 persen (year on year/yoy).
Kontraksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dua kuartal berturut-turut secara tahunan membuat Indonesia resmi menyandang status resesi untuk kali pertama sejak 1999 atau 21 tahun silam.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, mengatakan ia cukup prihatin dengan kondisi resesi ekonomi yang dialami Indonesia saat ini. Tentunya hal tersebut juga akan berdampak langsung kepada daerah.
“Resesi ekonomi yang dialami bangsa kita adalah dampak dari resesi global. Sehingga yang perlu diperhatikan bagi kita ini adalah bagaimana membangun kekuatan untuk antisipasi atas resesi ini,” kata Idris saat dikonfirmasi, Minggu 8 November.
Menurutnya dampak pertama yang langsung dirasakan itu dilihat dari pendapatan negara yang berimbas pada pendapatan daerah.
“Jadi penerimaan negara yang berkurang otomatis juga berdampak pada transfer ke daerah termasuk Sulbar,” jelasnya.
Resesi yang dialami lanjutnya, untuk hitungan sekarang sudah berdampak pada keuangan daerah.
Keadaan tersebut dilihat pada kondisi daerah yang mengalami kekurangan penerimaan untuk asumsi APBD 2021 kurang lebih 11,25 persen. Tentunya hal tersebut akan berdampak juga pada asumsi RAPBD 2021.
Sehingga menurutnya yang perlu dihadapi sekarang ini, bagaimana warga tidak jauh berdampak atas kondisi resesi ekonomi tersebut. Khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM)
“Untuk daerah kita ini daerah pertanian. Sehingga untuk konsumsi kurang lebih 70 persen adalah petani dan nelayan masih bisa melakukan aktivitas untuk bisa bertahan,” kata Idris.
Kemudian pemerintah juga sudah menetapkan APBD provinsi Sulawesi Barat dengan nama APBD Pandemi. Artinya saat ini daerah Sulbar tidak memiliki program strategis yang harus diselesaikan.
Walau dengan dana yang terbatas, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten berupaya untuk melakukan pemulihan dengan memberikan bantuan stimulan ekonomi kepada pelaku usaha, utamanya UMKM.
Sehingga menurutnya penanganan Covid-19 harus tetap dijalankan seperti pada program semula.
“Kewaspadaan kita jangan sampai semakin bertambah di daerah ini, yang akhirnya melumpuhkan elemen pertumbuhan ekonomi kita,” bebernya.
Ia berharap, penangan covid tetap berdasarkan standar yang telah ditetapkan seperti strategi 3 M. Yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar dipatuhi seluruh stakeholder baik pemerintah dan masyarakat agar seluruhnya bisa aman.
“Sampai akhirnya lingkungan aman, daerah aman, dengan kondisi yang aman, maka kita bisa terbebas dari resesi, dan pandemi Covid-19,” jelas Idris.
Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Amujib, menyebutkan Sulbar sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi -5 persen, dengan besaran 59 persen, itu merupakan posisi rata-rata dari pertumbuhan rata-rata provinsi dan rata rata nasional.
“Nasional sekarang saja kisaran 60 persen ke atas, jadi kita berada di tengah-tengah antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia,” jelas Amujib.
Sehingga menurutnya untuk menggairahkan perekonomian ia menyarankan agar masyarakat lebih kreatif dalam menjalankan usaha dan pekerjaan.
“Harus kreatif, jangan berdiam diri atas kondisi pandemi Covid-19, dan juga masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan setiap beraktivitas. Dengan begitu usaha tetap berjalan,” tandasnya. (idr/sol)
Komentar